Pemerintah Iran menegaskan sikap tegas dengan memastikan Selat Hormuz tidak akan dibuka sepenuhnya selama Amerika Serikat masih memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer dan politik antara kedua negara.
Militer Iran secara aktif mengambil alih kendali penuh atas jalur pelayaran strategis tersebut. Mereka menyatakan akan terus membatasi lalu lintas kapal hingga Washington mencabut kebijakan blokade yang dinilai melanggar hukum internasional. Iran bahkan memperingatkan bahwa keamanan di kawasan Teluk dan Laut Oman tidak akan terjamin jika tekanan terhadap negaranya terus berlanjut.
Langkah ini merupakan respons langsung terhadap kebijakan Amerika Serikat yang memblokir seluruh aktivitas kapal menuju dan dari pelabuhan Iran. Meski AS menegaskan bahwa blokade tersebut tidak secara langsung menutup Selat Hormuz, Iran menilai tindakan itu tetap mengganggu kebebasan navigasi di kawasan tersebut.
Situasi di lapangan menunjukkan Iran tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga bertindak nyata. Pasukan Garda Revolusi dilaporkan memperketat pengawasan dan membatasi kapal-kapal yang melintas. Dalam beberapa kasus, kapal yang mencoba melewati jalur tersebut tanpa izin bahkan dipaksa berbalik arah.
Di sisi lain, Iran tetap membuka peluang terbatas bagi kapal tertentu untuk melintas sesuai aturan yang mereka tetapkan. Namun, akses ini bersifat selektif dan berada di bawah kontrol ketat otoritas Iran. Kebijakan tersebut menegaskan posisi Iran sebagai pihak yang ingin mempertahankan kedaulatan wilayah sekaligus menekan AS agar menghentikan blokade.
Ketegangan ini berdampak besar terhadap stabilitas global, terutama sektor energi. Selat Hormuz dikenal sebagai jalur vital distribusi minyak dunia, sehingga setiap pembatasan langsung memicu kekhawatiran pasar internasional dan kenaikan harga energi.
Dengan kondisi yang terus memanas, Iran menunjukkan bahwa mereka tidak akan melonggarkan kontrol atas Selat Hormuz sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sementara itu, Amerika Serikat tetap bersikeras mempertahankan blokade hingga tercapai kesepakatan politik yang lebih luas.
Konflik ini pun berpotensi memperpanjang ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah, sekaligus meningkatkan risiko gangguan terhadap perdagangan global.
