Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen penuh untuk memberantas kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat. Program ini memastikan semua anak usia sekolah mendapatkan pendidikan layak, terlepas dari kondisi ekonomi keluarga mereka. Komitmen ini diwujudkan dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Hal ini ditegaskan Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, saat mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengunjungi gedung Balai Latihan Kerja (BLK) pada Minggu, 1 Juni 2025. Gedung BLK saat ini menjadi lokasi sementara Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo.
Sekolah Rakyat Wonosobo: Solusi Pendidikan Inklusif
Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyambut baik kehadiran Sekolah Rakyat. Program ini dinilai strategis dalam membantu masyarakat kurang mampu.
Sekolah Rakyat di Wonosobo akan menerima 100 siswa SMA dari keluarga miskin mulai tahun ajaran baru 2025. Bupati Afif Nurhidayat menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah karena faktor ekonomi di Wonosobo.
Program ini diharapkan menjadi pilar penting dalam memutus rantai kemiskinan dan mendukung program wajib belajar 12 tahun.
Pemkab Wonosobo akan memberikan advokasi dan anggaran untuk menjamin pendidikan layak bagi seluruh anak di Wonosobo.
Dukungan Penuh Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Pemkab Wonosobo siap mendukung Sekolah Rakyat secara menyeluruh, baik dari segi kebijakan maupun anggaran.
Dukungan ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan program Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Ke depannya, Pemkab akan menyediakan lahan seluas 8 hektare untuk pembangunan kompleks permanen Sekolah Rakyat, mulai dari jenjang SD hingga SMA.
Kompleks permanen ini akan menggantikan lokasi sementara di gedung BLK.
Implementasi Sekolah Rakyat dan Harapan ke Depan
Sekolah Rakyat Wonosobo akan beroperasi di gedung BLK, yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian PUPR. Gedung tersebut akan digunakan sementara waktu sambil menunggu pembangunan gedung permanen.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan menampung 100 siswa dalam empat rombongan belajar (rombel), masing-masing beranggotakan 25 siswa. Fasilitas asrama dan 22 tenaga pengajar telah disiapkan.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo, Harti, menyampaikan hal tersebut.
Menteri Sosial RI, Gus Ipul, berdialog langsung dengan calon siswa dan orang tua untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Ia menekankan pentingnya Sekolah Rakyat untuk meringankan beban biaya tersembunyi dalam pendidikan bagi keluarga miskin.
Secara nasional, Presiden menargetkan pendirian 200 Sekolah Rakyat tahun ini, 100 dari APBN dan 100 lainnya melalui swasta.
Gus Ipul mengapresiasi kecepatan Pemkab Wonosobo dalam mempersiapkan gedung sementara Sekolah Rakyat.
Proses pembangunan, rekrutmen guru, seleksi siswa, dan penyusunan kurikulum dipercepat agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada Juli 2025.
Program Sekolah Rakyat di Wonosobo menandai langkah signifikan dalam memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak. Komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mengatasi kesenjangan pendidikan dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
