Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya penurunan kemiskinan saat kunjungan kerjanya di Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu, 1 Juni 2025. Beliau berdialog dengan para pilar sosial Kabupaten Wonosobo, mengajak mereka untuk menjadi model strategi kolaboratif yang dapat ditiru di seluruh Indonesia.
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Wonosobo dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Pendamping PKH, Rehsos, TKSK, Tagana, PSM, Pordam, dan Karang Taruna. Gus Ipul menekankan peran krusial mereka sebagai perpanjangan tangan negara di tingkat akar rumput.
Pilar Sosial sebagai Garda Terdepan Penanggulangan Kemiskinan
Gus Ipul menyatakan bahwa pilar sosial bukan hanya sebagai pelaksana program semata. Mereka memiliki peran penting dalam sosialisasi, pendampingan, dan verifikasi program-program pengentasan kemiskinan.
Sosialisasi dan pendampingan yang efektif memastikan program pemerintah benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat. Verifikasi data yang akurat, penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Program Sekolah Rakyat, inisiatif Presiden Prabowo Subianto, menjadi fokus utama dalam diskusi. Program ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Akurasi Data dan Program Sekolah Rakyat: Kunci Sukses Penanggulangan Kemiskinan
Gus Ipul meminta para pilar sosial untuk melakukan verifikasi lapangan yang teliti. Proses ini termasuk mengunjungi rumah penerima manfaat, memastikan data akurat, serta mendokumentasikannya dengan foto.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi dasar penting intervensi sosial yang adil dan tepat sasaran. Gus Ipul mendorong graduasi minimal 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap tahunnya.
Program Sekolah Rakyat, selain memberikan akses pendidikan, juga menjadi sarana keadilan sosial. Gus Ipul mendorong agar keberhasilan diukur dari kemandirian keluarga, bukan hanya jumlah bansos yang disalurkan.
Kolaborasi Antar Lembaga dan Pemerintah: Mewujudkan Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem
Pengentasan kemiskinan membutuhkan data yang valid dan sinkron, serta perencanaan terintegrasi. Hal ini selaras dengan target pemerintah untuk mencapai 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan umum di bawah 5% pada 2029.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendukung pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam penguatan data dan program Sekolah Rakyat. Integrasi program bantuan sosial, penanganan anak putus sekolah, dan pembangunan rumah layak huni menjadi upaya penting.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pilar sosial di daerah. Pemkab Wonosobo berkomitmen untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam layanan pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Upaya penurunan kemiskinan di Wonosobo ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, bersama dengan pilar-pilar sosial, dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Komitmen bersama untuk mencapai target nasional menuju Indonesia bebas kemiskinan ekstrem menjadi kunci utama. Dengan kerja sama dan dedikasi yang tinggi, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.
