Pemerintah Australia menyatakan keprihatinan terkait laporan yang menyebutkan Rusia berupaya menempatkan pesawat jarak jauhnya di Indonesia. Laporan tersebut, yang berasal dari situs web militer Amerika Serikat, Janes, menyebutkan Rusia telah mengajukan permintaan resmi untuk menggunakan Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Papua. Hal ini memicu reaksi cepat dari pihak Australia.
Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles, segera menghubungi Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie Sjamsoeddin dengan tegas membantah laporan tersebut. Ia menyatakan belum menerima permintaan resmi dari Rusia untuk mengakses pangkalan udara tersebut.
Respon Cepat Pemerintah Australia
Pemerintah Australia merespon laporan ini dengan serius. Menteri Pertahanan Richard Marles menyatakan telah berkomunikasi dengan pihak Indonesia. Meskipun Indonesia membantah adanya permintaan resmi, Australia tetap mencari informasi lebih lanjut untuk memastikan keakuratan laporan tersebut.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, juga turut berkomentar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Australia sedang berupaya mengonfirmasi laporan tersebut. Wong menekankan bahwa Rusia merupakan kekuatan yang mengganggu stabilitas regional dan Presiden Putin ingin memainkan peran tersebut.
Analisis dan Implikasi Strategis
Kemungkinan penempatan pesawat militer Rusia di Papua menimbulkan kekhawatiran bagi Australia. Kedekatan lokasi dengan Australia akan meningkatkan potensi ancaman keamanan. Para ahli berpendapat Rusia bisa memanfaatkan pangkalan tersebut untuk memonitor fasilitas pertahanan Amerika Serikat di Pasifik Barat, termasuk di Guam.
Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI) menilai Indonesia kemungkinan besar akan menolak permintaan Rusia. Ia menambahkan bahwa tekanan dari Australia, Jepang, dan Amerika Serikat akan mendorong Indonesia untuk menolak. Namun, jika Indonesia menyetujui permintaan tersebut, maka aset militer AS dan Australia akan berada dalam jangkauan langsung pasukan Rusia.
Reaksi Politik Dalam Negeri Australia
Pemimpin Oposisi Australia, Peter Dutton, mengkritik pemerintah karena kurangnya informasi dan komunikasi terkait isu ini. Ia menyebut kegagalan untuk memberikan peringatan dini mengenai permintaan Rusia merupakan kegagalan diplomatik yang fatal. Dutton menekankan keprihatinannya atas potensi kehadiran aset militer Rusia di dekat perbatasan utara Australia.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan pemerintah sedang menyelidiki laporan tersebut. Ia menekankan pentingnya klarifikasi dalam hubungan internasional. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia belum memberikan tanggapan resmi. Hubungan pertahanan Australia dan Indonesia tengah berkembang pesat, namun peningkatan interaksi Rusia dengan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga perlu diperhatikan, termasuk latihan angkatan laut di Laut Jawa.
Australia menganggap meningkatnya kerja sama militer Rusia-China sebagai bentuk respons terhadap kehadiran militer AS yang semakin kuat di Darwin dan Wilayah Utara. Kehadiran militer Rusia di Papua akan semakin memperumit dinamika geopolitik di kawasan tersebut.
Pemerintah Australia akan terus memantau situasi dan meningkatkan komunikasi dengan Indonesia untuk mengklarifikasi dan memastikan keamanan regional. Kehadiran militer asing di wilayah tersebut memiliki implikasi strategis yang luas bagi keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Kejelasan dan transparansi dalam komunikasi antar negara menjadi hal yang krusial untuk menjaga stabilitas regional.
