Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, melakukan kunjungan silaturahmi ke Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis, 12 Juni 2025. Ia bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Kunjungan Kaesang didampingi jajaran fraksi PSI DPRD DKI dan DPW PSI DKI. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 45 menit.
Silaturahmi dan Ucapan Selamat Ulang Tahun
Kaesang menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan kunjungan silaturahmi. Salah satu tujuannya adalah untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gubernur Pramono yang berulang tahun pada 11 Juni 2025.
Selain ucapan selamat, pertemuan ini juga menjadi kesempatan Kaesang menerima wejangan dari Gubernur Pramono terkait dunia politik.
Wejangan Gubernur dan Komitmen PSI
Gubernur Pramono memberikan wejangan kepada Kaesang, menekankan pentingnya fokus dan menghindari penghinaan terhadap orang lain dalam berpolitik. Suasana pertemuan berlangsung santai dan penuh keakraban.
Meskipun menerima wejangan, Kaesang menegaskan komitmen PSI untuk tetap kritis terhadap pemerintahan Pramono. Hal ini dilakukan demi memastikan kelancaran program Pemprov DKI dan kepentingan masyarakat luas.
Kaesang telah meminta izin kepada Gubernur Pramono untuk tetap melakukan pengawasan kritis. Hal ini bertujuan agar program-program pemerintah tetap berjalan lancar dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Polemik Pembatalan Pemasangan CCTV
Rencana Gubernur Pramono untuk memasang CCTV di setiap RT/RW di Jakarta telah dibatalkan. Program ini sebelumnya merupakan salah satu janji kampanye Pilgub DKI Jakarta 2024.
Pembatalan ini menuai sorotan dari Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mempertanyakan pertimbangan di balik perubahan kebijakan tersebut.
William Aditya Sarana meminta klarifikasi terkait alasan pembatalan pemasangan CCTV. Ia ingin mengetahui pertimbangan yang mendasari janji kampanye tersebut.
Pertemuan Kaesang dan Pramono menjadi sorotan publik, khususnya terkait komitmen PSI dalam mengawasi jalannya pemerintahan DKI Jakarta. Meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait beberapa kebijakan, kedua pihak tetap mengedepankan komunikasi dan kolaborasi demi kepentingan masyarakat Jakarta. Ke depan, dinamika politik di DKI Jakarta akan tetap menarik untuk diikuti, terutama bagaimana PSI akan menjalankan peran kritisnya dalam mengawasi pemerintahan Gubernur Pramono.
