Pemerintah Indonesia telah menetapkan batasan anggaran pengadaan mobil dinas untuk para pejabat. Angka tertinggi mencapai Rp 931 juta untuk pejabat eselon I pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pengeluaran negara dan memastikan transparansi dalam pengadaan barang. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan standar biaya, bukan berarti jumlah tersebut harus dikeluarkan sepenuhnya. Setiap tahun, pemerintah menetapkan standar biaya untuk pengelolaan keuangan negara agar terdapat aturan main yang jelas dalam belanja negara. Meskipun demikian, efisiensi tetap menjadi prioritas.
Standar Biaya Pengadaan Mobil Dinas Pejabat Eselon I
Berdasarkan PMK Nomor 32 Tahun 2025, standar biaya pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat eselon I dipatok sebesar Rp 931.648.000 untuk tahun 2026. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 878.913.000.
Kenaikan ini dijelaskan oleh Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait, disebabkan oleh pertimbangan pengadaan mobil listrik dengan spesifikasi tertentu. Pemerintah tetap berkomitmen pada efisiensi, dengan kebijakan pembatasan pengadaan kendaraan dan optimalisasi penggunaan kendaraan yang sudah ada.
Rincian Anggaran dan Pertimbangan Efisiensi
Standar biaya pengadaan kendaraan bervariasi tergantung pada jenis kendaraan dan lokasi. Untuk pejabat eselon I dan II, biaya mencapai Rp 931.648.000. Namun, angka ini dapat berbeda di berbagai daerah, misalnya di Aceh Rp 641.995.000 dan DKI Jakarta Rp 731.123.000.
Biaya tertinggi tercatat di Papua Barat dan Papua Barat Daya, mencapai kisaran Rp 836 juta. Penggunaan kendaraan listrik akan meningkatkan biaya, dengan biaya pengadaan untuk pejabat eselon I mencapai Rp 1.005.477.000 dan eselon II Rp 775.955.000.
Untuk kendaraan operasional kantor bertenaga listrik, biaya pengadaan per unitnya adalah Rp 430.080.000, sedangkan untuk kendaraan roda dua listrik, biayanya Rp 29.120.000. Semua angka ini mencerminkan harga pasar dan pertimbangan spesifikasi kendaraan.
Tujuan dan Implementasi Kebijakan
Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Standar biaya yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan mencegah pemborosan anggaran.
Pemerintah menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun ada standar biaya yang ditetapkan, instansi pemerintah didorong untuk mengoptimalkan penggunaan kendaraan yang sudah ada dan membatasi pengadaan kendaraan baru. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggunakan anggaran secara bijak.
Dengan adanya standar biaya ini, diharapkan proses pengadaan mobil dinas pejabat dapat dilakukan secara lebih terukur dan transparan. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara di sektor pengadaan kendaraan dinas.
Ke depannya, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
