Pemerintah Indonesia tengah merevisi angka garis kemiskinan. Hal ini menyusul perubahan metodologi perhitungan garis kemiskinan yang diterapkan Bank Dunia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan revisi ini penting untuk mencerminkan kondisi terkini. Proses penghitungan baru melibatkan pakar kemiskinan dan akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Revisi Garis Kemiskinan: Menyesuaikan dengan Standar Bank Dunia
Pemerintah berinisiatif merevisi angka garis kemiskinan nasional. Langkah ini merespon pembaruan data kemiskinan dan ketimpangan global dari Bank Dunia pada Juni 2025.
Perubahan ini didasarkan pada dokumen Bank Dunia berjudul ‘June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)’. Revisi ini diklaim sebagai hal yang wajar dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat.
Prof. Arief Anshory Yusuf, anggota DEN yang ahli di bidang kemiskinan, turut berperan aktif dalam proses revisi ini.
Dampak Perubahan Metodologi Bank Dunia terhadap Angka Kemiskinan Indonesia
Bank Dunia mengubah standar garis kemiskinan global, menggunakan Paritas Daya Beli (PPP) tahun 2021 sebagai acuan, berbeda dari PPP 2017 sebelumnya.
Perubahan ini berdampak signifikan pada angka kemiskinan di Indonesia. Bank Dunia mencatat lonjakan drastis jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga 194,6 juta jiwa (68,3% dari total penduduk).
Sebelumnya, angka kemiskinan Indonesia pada 2024 berada di sekitar 171,7 juta jiwa (60,3% dari total penduduk).
Perubahan Garis Kemiskinan Internasional
Garis kemiskinan internasional (International Poverty Line), yang mengukur kemiskinan ekstrem, naik dari US$ 2,15 (PPP 2017) menjadi US$ 3,00 (PPP 2021).
Garis Kemiskinan Negara Berpendapatan Menengah
Garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke bawah naik dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20. Sementara, untuk negara berpendapatan menengah ke atas (UMIC), termasuk Indonesia, naik dari US$ 6,85 menjadi US$ 8,30.
Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas sejak 2023 juga memengaruhi penggunaan garis kemiskinan UMIC dalam perhitungan.
Strategi Pemerintah Mengatasi Kemiskinan
Luhut Binsar Pandjaitan menekankan perlunya pandangan objektif terhadap angka kemiskinan yang direvisi.
Ia optimistis berbagai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan food estate, akan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan.
Data terbaru yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
Pemerintah menargetkan pengumuman angka garis kemiskinan terbaru tahun ini. Data yang dikumpulkan dianggap sudah cukup lengkap untuk dipublikasikan.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan angka tersebut dalam pidatonya kelak.
Dengan demikian, revisi garis kemiskinan ini menjadi langkah penting dalam memahami dan mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Transparansi data dan strategi yang komprehensif diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai target pengurangan kemiskinan yang lebih efektif.
