Mohamad Taufik Zoelkifli, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, menanggapi kontroversi dugaan kecurangan ASN DKI dalam mematuhi imbauan Gubernur Pramono Anung untuk menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
Keteladanan Pejabat Kunci Sukses Kebijakan Transportasi Umum
Taufik menekankan pentingnya keteladanan dari para pejabat tinggi, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, hingga anggota DPRD sendiri.
Dengan begitu, ASN akan lebih termotivasi untuk mengikuti imbauan tersebut.
Ia menyarankan agar para pejabat tinggi DKI Jakarta ikut serta menggunakan transportasi umum setiap Rabu sebagai contoh bagi ASN.
Perbaikan Sistem Transportasi Publik dan Pengawasan yang Lebih Ketat
Selain keteladanan, Taufik juga menyoroti perlunya perbaikan sistem transportasi publik DKI Jakarta.
Hal ini untuk memastikan kebijakan tersebut tidak justru mengganggu kinerja ASN.
Ia juga mengusulkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan penggunaan transportasi umum oleh ASN.
Salah satu solusinya adalah mewajibkan ASN melampirkan bukti foto dengan data lokasi dan waktu yang valid.
Sistem ini akan mencegah penggunaan foto stok lama sebagai bukti palsu.
Pemanfaatan Pengawasan Antar Sesama ASN: Sebuah Tantangan
Taufik bahkan menyarankan Pemprov DKI untuk mendorong pengawasan antar sesama ASN.
Namun, ia mengakui potensi konflik antar pegawai akibat metode pengawasan ini.
Sistem pengawasan ini memang berpotensi merusak hubungan kerja antar ASN.
Meskipun demikian, Taufik melihat hal ini sebagai salah satu solusi potensial untuk mengatasi masalah tersebut.
Dugaan kecurangan penggunaan transportasi umum oleh ASN DKI Jakarta, seperti yang diungkap akun Instagram @hilmial12, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini. Perbaikan sistem, keteladanan pejabat, dan pengawasan yang efektif menjadi kunci keberhasilan imbauan Gubernur Pramono Anung. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan menjaga harmonisasi di lingkungan kerja ASN.