Dugaan kecurangan penggunaan transportasi umum oleh ASN DKI Jakarta pada hari Rabu, menimbulka respon dari Mohamad Taufik Zoelkifli, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.
Ia menyoroti pentingnya keteladanan dari para pejabat tinggi untuk keberhasilan program ini.
Keteladanan Pejabat Kunci Sukses Imbauan Transportasi Umum
Taufik menekankan pentingnya para pejabat, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, hingga anggota DPRD, untuk turut serta menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
Hal ini dinilai akan menciptakan efek keteladanan yang kuat bagi ASN lainnya dan mendorong partisipasi yang lebih luas.
Menurutnya, jika para pejabat tinggi menjadi contoh, maka ASN akan lebih termotivasi untuk mengikuti imbauan tersebut.
Perbaikan Sistem Transportasi dan Pengawasan yang Lebih Ketat
Selain keteladanan, Taufik juga menyoroti perlunya perbaikan sistem transportasi publik DKI Jakarta.
Sistem yang efisien akan memastikan imbauan tersebut tidak mengganggu kinerja ASN.
Ia juga menyarankan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan penggunaan transportasi umum oleh ASN.
Sistem pelaporan harus dilengkapi dengan bukti dokumentasi yang valid, seperti foto dengan data lokasi dan waktu yang tertera.
Taufik bahkan mengusulkan pengawasan antar sesama ASN, meskipun hal ini berpotensi menimbulkan masalah di lingkungan kerja.
Solusi Pengawasan dan Potensi Konflik Antar Pegawai
Penggunaan “take location” dan “take time” pada foto bukti dianggap penting untuk mencegah manipulasi data.
Meskipun pengawasan antar sesama ASN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, potensi rusaknya hubungan antar pegawai juga perlu dipertimbangkan.
Sebelumnya, akun Instagram @hilmial12 mengungkap dugaan manipulasi laporan penggunaan transportasi umum oleh beberapa ASN DKI Jakarta.
Banyak ASN diduga hanya berfoto di depan stasiun atau halte, kemudian tetap menggunakan kendaraan pribadi atau ojek online.
Kesimpulannya, suksesnya imbauan Gubernur Pramono Anung terkait penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu bergantung pada keteladanan dari para pejabat tinggi dan sistem pengawasan yang efektif dan adil. Tantangannya terletak pada keseimbangan antara pengawasan ketat dan potensi konflik internal di lingkungan ASN.
