Komisi IX DPR RI berencana memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) terkait polemik pengadaan motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil sebagai respons atas sorotan publik terhadap penggunaan anggaran dalam program tersebut.
Sejumlah anggota Komisi IX menilai pengadaan motor listrik perlu dijelaskan secara transparan, terutama terkait urgensi, mekanisme pengadaan, serta sumber pendanaannya. Mereka meminta BGN memberikan penjelasan rinci agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Komisi IX juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Mereka ingin memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, BGN menyatakan bahwa pengadaan motor listrik bertujuan mendukung mobilitas kepala SPPG dalam menjalankan tugas di lapangan. Program ini diharapkan dapat mempercepat distribusi layanan dan meningkatkan efisiensi operasional.
Meski demikian, sejumlah pihak tetap mempertanyakan prioritas pengadaan tersebut. Mereka menilai pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan gizi dibandingkan pengadaan fasilitas penunjang.
Komisi IX DPR menegaskan akan mendalami persoalan ini dalam rapat kerja mendatang. Mereka juga membuka kemungkinan memberikan rekomendasi kebijakan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
Pemanggilan BGN ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, program pemenuhan gizi dapat berjalan lebih optimal dan mendapat kepercayaan masyarakat.
