Kepastian Hukum: Kunci Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi keberanian para pelaku usaha untuk berinvestasi. Perlambatan ekonomi saat ini semakin memperkuat urgensi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Ketidakpastian hukum dinilai menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Tanpa adanya jaminan hukum yang kuat, investor akan ragu menanamkan modalnya. Hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketidakpastian Hukum Menghambat Investasi
Wakil Ketua Komisi Tetap I Kajian Ekonomi Global Strategis Kadin Indonesia, Dinna Prapto Raharja, menjelaskan bahwa dunia usaha sangat bergantung pada kalkulasi yang cermat. Kalkulasi tersebut tak hanya meliputi faktor internal perusahaan, tetapi juga keseluruhan ekosistem bisnis, termasuk kepastian hukum.
Ketidakpastian hukum, misalnya dalam bentuk perubahan regulasi yang mendadak atau sengketa lahan yang berkepanjangan, akan mengikis kepercayaan investor. Hal ini berdampak negatif pada iklim investasi.
Industri sawit, sebagai salah satu kontributor penting perekonomian Indonesia, sangat membutuhkan kepastian hukum. Ketidakpastian hukum dapat mengancam keberlangsungan industri ini.
Dampak Perlambatan Ekonomi dan Sektor yang Terdampak
Meskipun para pelaku usaha di Indonesia tetap optimistis, ketidakpastian hukum tetap menjadi hambatan utama yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 tercatat sebesar 4,87 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya (5,11 persen).
Momentum konsumsi seperti Ramadhan dan Lebaran pun tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi 4,87 persen merupakan angka rata-rata. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih tumbuh positif, namun pertumbuhannya mulai melambat.
Sebaliknya, sektor manufaktur, pengolahan, konstruksi, transportasi, dan perhotelan justru mengalami pelemahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan dampak luas ketidakpastian hukum terhadap perekonomian.
Langkah Konkret Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menciptakan kepastian hukum guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8 persen. Dua hal penting yang perlu segera dilakukan adalah peninjauan efisiensi anggaran dan keterlibatan pelaku usaha dalam penyaluran anggaran APBN.
Efisiensi anggaran akan membantu menggerakkan kembali ekonomi domestik. Keterlibatan pelaku usaha dalam menentukan sektor prioritas akan meningkatkan kepercayaan dan menciptakan kepastian hukum yang nyata, bukan hanya retorika.
Dengan melibatkan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kepercayaan yang terbangun akan menjadi pondasi yang kuat untuk menarik investasi dalam negeri dan mancanegara.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang optimal membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Kepastian hukum yang kuat menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
