Anggota DPR RI, Budi Djiwandono, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah Indonesia yang meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar rapat darurat menyusul gugurnya prajurit TNI dalam tugas operasi.
Budi Djiwandono menegaskan bahwa insiden tersebut menjadi perhatian serius, mengingat keselamatan personel militer merupakan prioritas utama. Ia menilai rapat darurat DK PBB penting untuk membahas situasi keamanan dan langkah diplomatik yang dapat dilakukan internasional untuk mencegah kejadian serupa.
Dalam pernyataannya, Budi juga menyebut bahwa dukungan internasional dan pengawasan global diharapkan dapat memberikan tekanan pada pihak-pihak yang terlibat dalam insiden, serta memastikan perlindungan bagi prajurit Indonesia di wilayah operasi.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyampaikan nota diplomatik dan meminta agar DK PBB menindaklanjuti insiden tersebut dengan mekanisme yang ada. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga kredibilitas serta hak-hak TNI dalam menjalankan misi internasional.
Budi Djiwandono berharap rapat darurat ini akan menghasilkan rekomendasi konkret dan solusi yang jelas agar insiden tragis serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih erat antara militer dan pihak diplomatik untuk menjamin keselamatan personel Indonesia.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan diplomatik, serta menegaskan pentingnya peran DK PBB dalam menjaga stabilitas dan keamanan internasional.
