Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segera melakukan kajian menyeluruh terkait usulan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Langkah ini dianggap krusial untuk menghidupkan kembali aktivitas penerbangan komersial di Bandung dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Usulan reaktivasi bandara ini diajukan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Alasannya, warga Bandung cenderung lebih memilih menggunakan Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta daripada Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.
Kajian Mendalam Menjadi Keharusan
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menanggapi usulan tersebut dengan meminta kajian akademis yang komprehensif. Asep menekankan pentingnya dasar kajian yang kuat sebelum mengambil keputusan besar ini.
Ia menjelaskan bahwa DPRD telah menerima banyak aspirasi masyarakat yang menginginkan pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara. Namun, kajian mendalam diperlukan untuk melihat dampaknya secara menyeluruh.
Asep juga mempertanyakan kepada Pemkot Bandung mengenai keberadaan kajian tersebut. Kajian ini akan menjadi landasan kuat bagi keputusan reaktivasi bandara.
Aspek yang Perlu Dikaji
Kajian yang dimaksud Asep meliputi berbagai aspek penting. Dampak terhadap Bandara Kertajati menjadi pertimbangan utama.
Selain itu, aspek lain yang perlu dikaji adalah ketersediaan lahan parkir, potensi peningkatan kemacetan, dan dampak terhadap lingkungan sekitar bandara. Lokasi bandara yang berada di area milik TNI AU juga perlu diperhatikan.
Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan Angkasa Pura, juga menjadi hal yang penting. Pemkot Bandung juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Koordinasi Antar Instansi dan Pertimbangan Biaya
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat penting mengingat tingginya biaya operasional Bandara Kertajati yang mencapai Rp 60 miliar per tahun. Pemkot perlu membahas dampak reaktivasi Bandara Husein terhadap Kertajati.
Asep menyarankan agar Wali Kota Bandung melakukan dialog langsung dengan berbagai pihak terkait, bukan hanya melalui media. Meskipun media berperan penting dalam membangun dukungan publik, lobi langsung tetap dibutuhkan.
Sebagai contoh, Asep menyinggung keberadaan Bandara Adisucipto dan Kulon Progo di Yogyakarta yang dapat beroperasi bersamaan. Hal ini menunjukkan kemungkinan Bandara Husein dan Kertajati dapat beroperasi secara simultan.
Jenis Pesawat dan Pemilihan Konsumen
Terkait jenis pesawat yang akan beroperasi di Bandara Husein Sastranegara, Asep menyarankan agar Pemkot Bandung melakukan kajian terlebih dahulu. Keputusan akhir mengenai jenis pesawat sebaiknya diserahkan kepada pemerintah pusat.
Ia menambahkan bahwa tidak perlu membatasi jenis pesawat yang beroperasi. Pemilihan jenis pesawat dapat diserahkan kepada konsumen berdasarkan pertimbangan biaya dan kebutuhan mereka. Konsumen dapat memilih Bandara Husein, Kertajati, atau Halim Perdanakusuma sesuai kebutuhan masing-masing.
Secara keseluruhan, reaktivasi Bandara Husein Sastranegara memerlukan kajian yang matang dan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Koordinasi yang baik antara Pemkot Bandung, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk keberhasilan proyek ini.
Dengan kajian yang komprehensif, diharapkan keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat secara keseluruhan.
