Kinerja penyaluran kredit sektor kelautan dan perikanan di Indonesia menunjukkan tren positif pada triwulan pertama tahun 2025. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi kredit mencapai angka Rp1,85 triliun, yang disalurkan kepada 77.256 debitur. Angka ini menunjukkan pertumbuhan jumlah debitur, meskipun nilai kredit mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat memacu peningkatan produksi dan daya saing sektor tersebut di tingkat nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Realisasi Kredit Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan I 2025
Realisasi kredit sektor kelautan dan perikanan pada triwulan I 2025 mencapai Rp1,85 triliun untuk 77.256 debitur. Dominasi sektor usaha budi daya, penangkapan, dan perdagangan hasil perikanan dalam penerima kredit menunjukkan sektor-sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian maritim Indonesia.
Rinciannya, KUR sebesar Rp1,59 triliun disalurkan kepada 32.337 debitur, sedangkan kredit ultra mikro (UMi) sebesar Rp256,61 miliar diberikan kepada 44.919 debitur. Hal ini menunjukkan keberagaman akses pembiayaan yang ditawarkan pemerintah bagi pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil.
Distribusi Kredit Berdasarkan Sektor Usaha
Sektor budidaya menjadi penerima kredit terbesar, mencapai 32,86 persen dari total penyaluran. Ini diikuti oleh sektor penangkapan ikan (30,35 persen) dan perdagangan hasil perikanan (22,67 persen).
Sisa penyaluran kredit dialokasikan untuk jasa perikanan (6,89 persen), pengolahan hasil perikanan (2,48 persen), dan pergaraman (0,37 persen). Distribusi ini menunjukkan fokus pemerintah dalam mendukung sektor-sektor prioritas yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian nasional.
Lembaga Penyalur Kredit Utama
Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran kredit, dengan total Rp1,17 triliun kepada 28.397 debitur. Bank Mandiri menyumbang Rp183,59 miliar, disusul Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Rp427 miliar, dan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Rp46,89 miliar.
Di sektor ultramikro, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi pemain utama, menyalurkan Rp248 miliar kepada 45.196 debitur. PT Pegadaian dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga turut berkontribusi, meskipun dengan jumlah yang lebih kecil.
Keterlibatan berbagai lembaga keuangan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan efektivitas penyaluran kredit.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti menjadi pengungkit utama dalam mendukung program strategis KKP, termasuk Kampung Nelayan/Budi Daya Merah Putih. Integrasi data pelaku usaha perikanan melalui sistem KUSUKA ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan juga terus diperkuat. Langkah ini memastikan penyaluran KUR tepat sasaran dan berbasis sektor prioritas, sesuai dengan Permen KP Nomor 46 Tahun 2023.
Peraturan tersebut merinci kriteria penerima, jenis pembiayaan, dan sektor prioritas perikanan, termasuk penangkapan ikan, pembudidayaan, pengolahan, pemasaran, pergaraman rakyat, hingga wisata bahari. Skema pembiayaan juga mencakup usaha pendukung seperti pembuatan pakan ikan untuk mendorong efisiensi dan produktivitas rantai pasok.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya akses pembiayaan yang merata dan inklusif untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Akses ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Secara keseluruhan, kinerja penyaluran kredit pada triwulan I 2025 menandakan langkah positif dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat dan terintegrasi, transformasi ekonomi biru yang berkelanjutan dapat terwujud lebih cepat dan merata.
Ke depan, perlu adanya evaluasi berkala dan adaptasi strategi untuk memastikan program penyaluran kredit ini tetap efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
